|
Selasa, 10 Pebruari 2009 |
|
Hari ini, Selasa, 10 Februari 2009, Tim Perumus (TIMUS) RUU Pelayanan Publik akan mengadakan rapat untuk membahas pasal-pasal terkait dengan "penyelesaian pengaduan" di ruang KK3 pukul 14.00 wib. Materi pembahasan akan mencakup: - Mekanisme pengaduan
- Penyelesaian pengaduan oleh ombudsman
- Penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik
- Pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Masyarakat umum diperbolehkan mengikuti jalannya rapat pembahasan ini sebagai 'fraksi balkon'. MP3 akan memantau proses pembahasan tersebut dan menyebarluaskan catatan hasil pembahasan di website Yappika. Admin |
|
|
Selasa, 20 Januari 2009 |
|
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) mengadakan briefing media tentang perkembangan pembahasan RUU Pelayanan Publik kemarin (19/01) di rumah makan Pulau Dua Jakarta. Nara sumber kegiatan ini adalah anggota MP3, yaitu Sulastio (Indonesian Parliamentary Center/IPC), Herni (PSHK) dan Ajeng Kesuma Ningrum (Yappika/koordinator MP3) serta moderator Yulianto (KRHN). Briefing yang dihadiri oleh 15 orang wartawan dari berbagai media massa ini membicarakan status pembahasan RUU Pelayanan Publik di DPR yang tak kunjung selesai, beberapa pasal krusial yang penting disikapi oleh DPR dan dinamika pembahasan RUU Pelayanan Publik oleh DPR yang disaksikan oleh MP3. Hasil briefing media hari ini (20/01) dimuat di 5 media massa. Download pemberitaan media: Kompas cetak, Kompas.com, Sinar Harapan(1), Sinar Harapan(2), Jurnal Nasional, Hukum Online, Vivanews.com, The Jakarta Post |
|
|
Senin, 19 Januari 2009 |
|
I. Naskah RUU Pelayanan Publik masuk ke DPR Naskah RUU Pelayanan Publik diusulkan oleh Pemerintah dan secara resmi diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Sdr. Taufik Effendi) di muka rapat pleno Komisi 2 pada bulan Oktober 2005. II. Pembahasan di tingkat Komisi Setelah melalui proses pembahasan di Bamus, kemudian RUU Pelayanan Publik diserahkan kepada Komisi II untuk selanjutnya dibahas di tingkat Komisi II. Sepanjang tahun 2006 tidak ada perkembangan pembahasan RUU Pelayanan Publik yang terjadi di Komisi II. Hingga kemudian pada tanggal 31 Januari 2007, dalam Rapat Kerja Pemerintah (diwakili oleh Meneg PAN, Taufik Effendi dan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, beserta jajarannya masing-masing) disepakati tindak lanjut secara intensif pembahasan butir demi butir RUU Pelayanan Publik tersebut. |
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
| Hasil 49 - 56 dari 138 |
