Our Program
Safe School

Program Sekolah Aman: Mewujudkan Ruang Belajar yang Aman bagi Anak Indonesia

Setiap hari, jutaan anak Indonesia belajar dalam ruang kelas yang tak sama. Sebagian berada dalam kenyamanan, dan sebagian lainnya harus belajar dengan bangunan yang mengkhawatirkan: atap menganga, lantai basah, dinding yang rapuh, dan tidak ada yang tahu pasti kapan semua itu akan berakhir.

Data nasional (Kemendikdasmen, 2025/2026) menunjukkan bahwa lebih dari 416 ribu ruang kelas berada dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat, suatu angka yang, jika dibiarkan menjadi statistik semata, akan terus mengubur cerita di baliknya: guru yang mengajar sambil waswas, orang tua yang harap-harap cemas, dan anak-anak yang tetap datang ke sekolah meski tahu ruang kelasnya tak lagi sepenuhnya aman.

Dari kenyataan ini, YAPPIKA-ActionAid menyelenggarakan Program Sekolah Aman. Bukan sebagai proyek yang turun dari atas, melainkan sebagai upaya yang tumbuh dari teras sekolah itu sendiri: dari kegelisahan guru, dari harapan orang tua, dan dari keberanian anak-anak yang tetap ingin belajar tanpa rasa takut.

Apa itu Program Sekolah Aman?

Program Sekolah Aman adalah inisiatif YAPPIKA-ActionAid untuk mewujudkan hak anak Indonesia atas pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas. Program ini sudah berjalan sejak 2016, memadukan advokasi perbaikan infrastruktur fisik sekolah dengan penguatan sistem, mulai dari kualitas dan kesejahteraan guru, peningkatan kemampuan literasi murid, akuntabilitas anggaran sekolah dan anggaran pendidikan sesuai mandat konstitusi, pelibatan komunitas sekolah, hingga lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan perundungan.

Program ini dijalankan dengan pendekatan Human Rights Based Approach (HRBA), suatu cara pandang yang menolak anggapan bahwa perbaikan sekolah adalah semata belas kasihan dari luar. Sebaliknya, setiap perbaikan dipandang sebagai pemenuhan hak yang seharusnya memang menjadi milik setiap anak, dan karena itu harus lahir dari dialog bersama warga sekolah itu sendiri, bukan dijatuhkan begitu saja dari luar. Sepuluh hak anak dalam kerangka Promoting Rights in Schools menjadi acuan, mulai dari hak infrastruktur yang memadai, hak atas guru yang berkualitas, hingga hak atas lingkungan belajar yang bebas kekerasan.

Mengapa Sekolah Aman Penting?

Bagaimana kita bisa menutup mata terhadap 416 ribu kelas yang rusak, ketika di saat yang bersamaan angka itu dapat berubah menjadi generasi yang kehilangan kesempatan? Persoalan ini bukan isu kecil. Kerusakan infrastruktur sekolah tidak hanya mengancam keselamatan fisik anak, tetapi diam-diam juga mengikis kualitas belajar mereka. Ketimpangan ini, dirasakan paling parah di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), tempat sebagian besar sekolah dampingan YAPPIKA-ActionAid berada, suatu tempat yang suara warganya nyaris tidak terdengar.

Empat Pilar Program Sekolah Aman

Keempat pilar sekolah aman bergerak bersama, dari sekolah ke sekolah, dari dialog sederhana yang dibangun komunitas, hingga perubahan kebijakan di tingkat kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa perubahan nyata sering kali dimulai dari percakapan kecil yang tak banyak diberitakan.

Berikut ini adalah empat pilar Sekolah Aman:

1. Perbaikan Infrastruktur

Perbaikan infrastruktur dalam program Sekolah Aman tidak serta-merta disalurkan dari atas ke bawah, melainkan melibatkan agensi masyarakat, sehingga warga sekolah itu sendirilah yang memetakan kebutuhan, seperti membahas toilet yang tidak ramah perempuan, atau mencari cara agar anak difabel bisa masuk kelas dengan lebih mudah. Dari ruang dialog inilah, advokasi bergerak ke pemerintah daerah, mitra CSR, hingga penggalangan dana publik.

Capaian 2025 di Kabupaten Bima:

Sekolah Jenis Perbaikan Sumber Dana Anggaran
SDI Bala Rehabilitasi 2 ruang kelas + 3 unit toilet PT Ramayana Group Rp300.000.000
SDN 1 Tawali Rehabilitasi 2 ruang kelas + 3 unit toilet PT Ramayana Group Rp300.000.000
SDN Teh Perbaikan atap 2 ruang kelas + paving block APBD Kab. Bima Rp150.000.000
SDN Sowa Pemasangan paving block halaman belakang APBD Kab. Bima
SDN Wora Perbaikan perpustakaan APBD Kab. Bima
SDN Inpres Bala Pembangunan pagar tembok APBD Kab. Bima

Seluruh perbaikan di atas telah rampung sepanjang 2025, sebuah hasil advokasi bersama sekolah dan komunitas kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan mitra CSR. Pemerintah Kabupaten Bima pun turut berkomitmen menyusun roadmap penyelesaian infrastruktur pendidikan di tingkat kabupaten sebagai target lanjutan pada 2026.

Capaian 2025 di Sumba Barat & Sumba Tengah:

  • Dari 5 sekolah dampingan, 2 sekolah menjadi prioritas perbaikan infrastruktur pada 2025: SDN Kadoku mendapat rehabilitasi 3 ruang kelas, dan SDI Hoba Jangi mendapat pembangunan laboratorium sekaligus toilet.
  • 3 sekolah lainnya (SDN Rajaka, SDN Wee Nibau, SDN Dameka) tahun ini berfokus pada penguatan literasi, kebun gizi, dan SOP mitigasi pengurangan risiko bencana, dengan potensi perbaikan infrastruktur lanjutan pada 2026.

2. Penguatan Pembelajaran

Penguatan pembelajaran adalah upaya menjalankan hak atas guru yang berkualitas dan terlatih. Untuk menempuh jalan itu, diadakan pelatihan guru untuk membuka cara baru dalam mengajar. Pelatihan ini bukan proses satu arah yang memaksakan satu cara mengajar yang dianggap lebih maju ke atas praktik yang dianggap lebih tertinggal. Ia justru tumbuh menjadi praktik alternatif yang lahir dari pengalaman guru itu sendiri, dari kelas yang mereka kenal, dari anak-anak yang mereka ajar setiap hari. Dengan begitu, penguatan belajar menjadi lebih inklusif, serta lebih peka terhadap suara dan kebutuhan, sesuai dengan konteks wilayah yang melahirkannya.

Hasil yang sudah terukur:

  • Di Bima, 81 guru dilatih dan 29 di antaranya telah menjalankan inovasi kegiatan belajar-mengajar (KBM) literasi di kelas; siswa yang belum lancar membaca turun dari sekitar 80% menjadi 35%, dengan target 100% siswa kelas III–VI mampu membaca lancar pada 2026.
  • Di Sumba (Sumba Barat & Sumba Tengah), 62 guru dilatih dan menerapkan metode literasi inovatif; siswa yang belum bisa membaca turun dari baseline 45% menjadi 12% pada Desember 2025.
  • Penguatan ekosistem literasi berjalan di kedua wilayah lewat distribusi buku bacaan, aktivasi perpustakaan dan pojok baca sekolah, serta kegiatan membaca berkelompok.

3. Akuntabilitas Sekolah

Sebagaimana dua pilar sebelumnya, akuntabilitas sekolah pun dilakukan dengan pemberdayaan warga. Rapat komite menjadi ruang bersama; orang tua, guru, dan murid terlibat dalam membaca kenyataan, lalu memutuskan prioritas perbaikan bersama-sama, mewujudkan hak atas sekolah yang aman, inklusif, sehat, dan berkualitas.

  • Di Bima, komunitas sekolah terbentuk di seluruh 8 sekolah dengan 81 anggota aktif yang terlibat advokasi infrastruktur dan pendampingan belajar.
  • Di Sumba, 55 anggota komunitas terlibat aktif dalam advokasi dan dukungan belajar anak di 5 sekolah dampingan.

4. Lingkungan Sekolah yang Aman dan Inklusif

Lingkungan sekolah yang aman dan inklusif dibangun secara perlahan: membuat sistem perlindungan, mencegah perundungan, dan memastikan setiap anak—apa pun latar belakangnya—dibimbing untuk tumbuh tanpa rasa takut untuk mendapat hak atas lingkungan yang aman, melindungi, dan bebas kekerasan. Dari proses-proses ini, sepuluh hak anak dalam Promoting Rights in Schools tak hanya menjadi sebuah filosofi di atas kertas, tetapi menubuh menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari.

  • Di Bima, 6 dari 8 sekolah dampingan telah menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan 2 sekolah mengembangkan kebun gizi sendiri.
  • Di Sumba, kebun gizi kini berjalan di seluruh 5 sekolah dampingan (SDN Kadoku, SDI Hoba Jangi, SDN Rajaka, SDN Wee Nibau, SDN Dameka), sekaligus 5 sekolah telah memiliki SOP mitigasi pengurangan risiko bencana.
  • 3 sekolah di Sumba telah ditetapkan sebagai model sekolah inklusif, didukung Renstra Pendidikan Kabupaten Sumba Barat 2025–2029 yang menjadikan pendidikan inklusif sebagai program prioritas daerah.
  • Di tingkat nasional, YAPPIKA-ActionAid aktif melakukan advokasi dan kampanye publik untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pendidikan, misalnya mendesakkan perbaikan kesejahteraan guru, memberikan masukan terhadap prioritas anggaran pendidikan sesuai mandat konstitusi, serta advokasi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Di Mana YAPPIKA-ActionAid Bekerja?

Sejak 2016, Program Sekolah Aman telah hadir di 8 kabupaten: Pandeglang, Serang, Bogor, Kupang, Sambas, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Bima. Memasuki 2026, program difokuskan untuk memperdalam dampak di dua wilayah berikut:

Wilayah Fokus Intervensi 2025–2026 Sekolah Dampingan
Bima (NTB) Peningkatan kualitas pembelajaran & literasi, perbaikan infrastruktur, roadmap penyelesaian sekolah rusak tingkat kabupaten 8 SD: SDN Wora, SDI Ntoke, SDI Sangiang Pulau, SDI Bala (Kec. Wera); SDN Teh, SDI Lewintana, SDI Sai, SDN Sowa (Kec. Soromandi)
Sumba Barat Peningkatan kualitas pembelajaran & literasi, perbaikan infrastruktur, penguatan pendidikan inklusif 5 SD: SDN Kadoku, SDI Hoba Jangi, SDN Rajaka

Digerakkan Bersama Mitra Lokal

Program Sekolah Aman tidak dijalankan dari jauh. Di setiap wilayah dampingan, YAPPIKA-ActionAid bekerja bersama organisasi masyarakat sipil lokal yang memahami konteks dan dipercaya oleh warga setempat. Sebab, advokasi yang kuat selalu datang dari orang-orang yang mengalami langsung masalah di daerahnya.

  • Di Kabupaten Bima, program dijalankan oleh Yayasan YISA Ambalawi Mbojo.
  • Di Sumba Barat dan Sumba Tengah, program dijalankan oleh Yayasan Bahtera.

Dengan begitu, kolaborasi ini memastikan setiap advokasi dijalankan oleh orang-orang yang tinggal dan tumbuh di wilayah yang sama dengan anak-anak yang mereka perjuangkan haknya.

Apa yang Sudah Dicapai?

Sejak 2016, program ini telah memberikan dukungan secara kolaboratif kepada 104 sekolah di 8 kabupaten—Pandeglang, Serang, Bogor, Kupang, Sambas, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Bima. Dari proses ini, lebih dari 17.000 siswa telah merasakan pemenuhan hak atas pendidikan, serta 209 ruang kelas telah diperbaiki dan kembali layak dan aman digunakan sebagai ruang belajar.

Capaian siklus program 2025 (Bima & Sumba):

  • Di Kabupaten Bima, program dijalankan oleh Yayasan YISA Ambalawi Mbojo.6 sekolah di Bima dan sejumlah ruang kelas/fasilitas di Sumba diperbaiki melalui kombinasi dana CSR dan APBD.
  • 143 guru (81 di Bima, 62 di Sumba) meningkat kapasitasnya dalam mengajar literasi secara lebih kreatif dan efektif.
  • Siswa yang belum lancar membaca turun tajam di kedua wilayah: dari sekitar 80% menjadi 35% di Bima, dan dari 45% menjadi 12% di Sumba.
  • Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen tertulis menyusun roadmap penyelesaian sekolah rusak; Kabupaten Sumba Barat mengesahkan Renstra Pendidikan 2025–2029 yang memuat agenda pendidikan inklusif.

Hingga kini, program terus berlanjut dengan target memperluas dampak dari tingkat sekolah ke tingkat kecamatan dan kabupaten, mendorong kebijakan anggaran pendidikan yang lebih transparan, dan berpihak pada keselamatan serta mutu belajar anak, termasuk advokasi Rancangan Undang-Undang Sisdiknas di tingkat nasional.

Bagaimana Anda Bisa Berkontribusi?

Setiap anak berhak melangkah ke kelas dengan rasa ingin tahu, bukan dengan rasa takut. Namun kenyataannya, hari ini masih banyak anak yang terpaksa belajar di bawah atap bangunan yang rapuh. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk merajut cita-cita, justru berubah menjadi ruang yang mengancam keselamatan mereka.

Mari ambil bagian dalam mewujudkan ruang belajar yang kokoh dan bebas dari rasa takut. Anda bisa berkontribusi pada perubahan itu dengan berdonasi di sini.

Baca Kisah dan Liputan Terkait

Kondisi Infrastruktur Sekolah

Kisah dari Lapangan

Kebun Gizi & Nutrisi Sekolah

Advokasi Kebijakan

Unduh Publikasi